PNS di Papua Barat Tumbuh dua kali lipat

Advertisement

PNS di Papua Barat Tumbuh dua kali lipat

Admin
Thursday, 18 January 2018

Berita Papua - Papua Barat - Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan dua kali lipat lebih besar pada tahun 2017.

Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan di Manokwari, Jumat, mengatakan, peningkatan ini jumlah ini menyusul adanya pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota ke Provinsi.

Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan.
Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan.

Pelimpahan urusan ini terjadi pada bidang Kehutanan, Pendidikan SMA, Kelautan dan Perikanan serta pertambangan.

“Kehutanan dan pendidikan SMA, SMK dan MA mengalami peningkatan paling besar. Dulu pegawai kita cuma sekitar 2.000 orang, tapi setelah pelimpahan meningkat menjadi 4 ribu lebih,” ujarnya.

Peningkatan jumlah pegawai yang mencapai 100 persen ini membuat pemerintah provinsi harus meningkatkan anggaran belanja pegawai pada struktur APBD tahun 2018.

Nataniel mengutarakan, penambahan anggaran terjadi cukup signifikan pada gaji, tunjangan, operasional hingga pada biaya perjalanan. Hal ini dinilai sebagai konsekuensi atas penerapan undang-undang 23/2014 tentang pemerintah daerah.

Pada tahun 2018, pendapatan Papua Barat diproyeksikan sebesar Rp 7,3 triliun. Sumber pendapatan ini antara lain dari pendapatan asli daerah (PAD, Dana Perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus.

Belanja Papua Barat tahun ini sebesar Rp 7.8 triliun. Belanja pemerintah provinsi tahun ini lebih besar dibandingkan pendapatan dengan selisih mencapai Rp.500 miliar lebih.

Untuk belanja pegawai pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 926.33 miliar, belanja hibah Rp 504.35 mikiar, belanja bantuan sosial Rp 88.05 miliar, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp 1.96 triliun dan belanja tidak terduga Rp 10 M.

Selain itu, ada pula belanja langsung Rp 3.62 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp 227.35 miliar, belanja barang dan jasa Rp 1.71 triliun, belanja modal Rp 1.67 triliun.

Terkait pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017, Pemprov Papua Barat masih memiliki sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa sebesar Rp 700.94 miliar.