Ternyata Ijazah Bupati Mimika Asli Tapi Dipalsukan

Advertisement

Ternyata Ijazah Bupati Mimika Asli Tapi Dipalsukan

Admin
Thursday, 18 January 2018


Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH, menegaskan ijazah yang dimilikinya baik itu, SD, SMP dan SMA semuanya asli. Ijazah-ijazahnya yang asli ini sengaja dipalsukan pihak tertentu untuk menggagalkan dirinya maju dalam Pilkada Mimika periode lalu. 

Karena itu, Bupati Mimika mengatakan tuntutan oknum melalui suara masyarakat selama beberapa hari terakhir di Mimika terkait penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan tahap II dirinya menuju Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 merupakan hal yang tidak benar.

“Masyarakat yang datang ke KPU dan DPRD itu diperalat oleh oknum tertentu yang mau menghentikan langkah saya untuk kembali menjadi Bupati di Mimika. Oknum-oknum ini sengaja palsukan nama sekolah saya. Saya heran kenapa ijazah saya jadi berubah dan dipasang dengan foto yang masih sangat muda? Itu tidak benar,” jelasnya ketika melakukan jumpa pers di Sekretariat Partai Golkar, Jalan Hasanuddin, Selasa (16/1).

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng ketika klarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng ketika klarifikasi terkait tuduhan ijazah palsu.
Eltinus menjelaskan, setelah tamat SD di Tembagapura, ia kemudian ke Fakfak dan sekolah SMP di sana. Ketika SMP kelas III ia kembali ke Timika dan langsung menuju Tembagapura dengan menumpang bus PT Freeport Indonesia. Sopir bus bernama Sukri ini kemudian mengangkat dia menjadi anak serta membunjuk untuk disekolahkan di Makassar. Eltinus kemudian berangkat ke Makassar dan melanjutkan kelas III di SMP Waliyo Panakukang selama 6 bulan.

Selanjutnya, usai mendapat ijazah SMP langsung kembali ke Tembagapura dan bekerja selama setahun yakni, 1989 hingga 1990. Namun karena merasa ijazah SMP belum mencukupi, ia meminta izin agar bisa bekerja sambil melanjutkan sekolah ke SMA di Makassar. Adapun ijazah palsu yang diduga milik Eltinus Omaleng yang kini beredar luas di Timika yaitu ijazah SMP yang dikeluarkan SMP Negeri 3 dan SMA Negeri 9 Jayapura.

“Saya minta supaya lanjut SMA dan jika libur saya tetap pulang untuk bekerja. Saya dari Timika ke Jayapura dan ikut Kapal Sirimau menempuh perjalanan menuju Makassar selama kurang lebih dua minggu. Di Makassar saya lanjut SMA di yayasan swasta, namanya Ilham. Saya sempat tinggal dipanti asuhan. Saya sampai dapat ijazah SMA di Makassar. Dan itu ijazah asli dan tidak sesuai yang dituduhkan selama ini,” jelasnya.

Selanjutnya ia mengatakan, dengan Ijazah dari SMA Yayasan Ilham Makassar dia melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Adi Niaga Bekasi dan meraih gelar Sarjana (S1) dan kemudian meraih S2 di Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura. Ijazah-ijazah tersebut juga saat ini dipakai untuk mencalonkan diri dalam Pilkada 2018.

Ia juga mengatakan, dalam pendaftaran bakal calon menuju Plkada seharusnya tidak menggunakan ijazah SD, SMP dan SMA, tapi hanya menggunakan ijazah terakhir. Karena, dalam aturan pencalonan ijazah terakhir merupakan syarat dalam pemberkasan pendaftaran dan bukan ijazah SD, SMP atau SMA.

“Oknum-oknum yang menuduh saya mencalonkan diri dengan ijazah palsu itu tidak benar. Mereka telah mengedit ijazah saya untuk mencemar nama baik saya. Ijazah SMA dari Makassar itu juga saat ini saya pakai sebagai bukti di MA. Dan saat ini masih dalam tahapan penyidikan. Yang menyidik itu saat ini adalah Kapolsek Miktim,” katanya.

Selain ijazah SMA yang dipalsukan, ia juga mengakui ijazah Sarjana dari Uncen Jayapura juga telah dipalsukan oleh oknum-oknum terkait.

"Hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Papua membuktikan bahwa saya tidak benar memiliki ijazah palsu sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh orang-orang selama ini. Polda sudah menghentikan penyidikan kasus itu dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," jelasnya.

Partai Pendukung Akan Laporkan Pencemaran Nama Baik

Dengan demikian diakuinya, jika setelah berita klarifikasi ini disebarkan dan masih ada oknum yang menghasut masyarakat untuk menuntut keaslian ijazah termasuk memposting tuduhan ijazah palsu di akun media sosial (Medsos), maka akan dilaporkan balik kepada pihak penegak hukum untuk diselidiki.

“Saya sudah tahu siapa mereka yang memalsukan ijazah SMA dan Sarjana saya. Tapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka laporkan saya ke Polda tapi ketika diselidiki sangat tidak sesuai yang dilaporkan. Kalau selanjutnya mereka masih menuduh saya baik dengan cara berdemo dan postingan di medsos, maka saya akan melapor balik ke pihak kepolisian,” ungkapnya.

Menurut dia, telah ada kuasa hukum yang siap menangani kasus pencemaran nama baik ini. Kuasa hukum akan menyelidiki oknum pemalsuan ijazah asli tersebut kepada kepolisian.

“Kita daftar Pilkada ini seharusnya tidak diwajibkan menggunakan Ijazah SD, SMP, SMA serta ijazah Sarjana. Tapi untuk menjawab tuntutan dan tuduhan ijazah palsu, maka kami pakai semuanya dan mendaftar ke KPUD,” tuturnya.

Sementara Kuasa hukum, Marvey Dangeubun SH., menjelaskan, salah satu syarat yang ditentukan KPUD bagi setiap balon atau calon Pilkada adalah, tidak sedang atau pernah tersangkut dengan hukum pidana. Terkait hal itu, jika diketahui memalsukan berkas, maka akan dihukum lebih dari 5 tahun melalui proses hukum di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.

“Bupati Eltinus ini sudah ada surat keterangan dari PN yang dikeluarkan secara resmi bahwa tidak pernah terlibat kasus pidana. Juga tidak ada namanya tercantum dalam register PN bahwa terlibat dalam tindakan pidana apa pun juga. Itu menjadi bukti Bupati Eltinus tidak pernah terlibat dalam kasus pidana pemalsuan,” jelas Marvey.