DPR Papua Minta Pemerintah Pusat Anggarkan Pengembangan Sagu

Advertisement

DPR Papua Minta Pemerintah Pusat Anggarkan Pengembangan Sagu

Admin
Monday, 27 August 2018

JAYAPURA, beritapapua.net - Dewan Perwakilan Rakyat - Papua (DPR-P) bagian Komisi II mengharapkan agar pemerintah pusat mengucurkan anggaran secara khusus untuk pengembangan komuditas pangan lokal Papua, terlebih sagu.

Apalagi, Papua miliki jutaan hektar tanaman sagu, yang sepanjang ini belum tergarap secara maksimal.

Sagu Pangan Lokal di Papua. (Foto: IST/BS)

“Untuk mengembangkan sagu di Papua ini, pasti butuh dukungan anggaran dari pusat, lewat APBN untuk Papua,“ kata Ketua Komisi II DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, kemarin.

Diakui, pihaknya tidak kaget kala dengan Pemprov Papua jalankan kunjungan ke Kabupaten Meranti, Provinsi Riau untuk mengikuti simposium sagu di area itu untuk lihat pengelolaan sagu di area itu, tteapi justru jadi semangat bagi Provinsi Papua.

“Dalam kunjungan kita di sana, hanya berapa group saja yang mengelola sagu. Bahkan hutan di sana, bukan hutan alami, tapi hutan budidaya. Tapi, pusat menambahkan perhatian serius, maka udah pasti kalau disana kala mendapat dukungan hampir Rp 20 miliar – Rp 30 miliar pertahun. Nah, itu jadi semangat bagi Papua mengembangkan sagu,“ kata Beatrix Monim.

Untuk itu, kata Beatrix Monim, pemerintah harus mendorong lewat pemerintah pusat lewat dana APBN, harus menambahkan anggaran tertentu di dalam perhatikan pangan lokal di Papua.

Sebab, Papua miliki potensi sagu mencapai jutaan hektar terbesar di dunia, dibandingkan Kabupaten Meranti yang cuma 100 ribu hektar saja.

Untuk itu, Komisi V DPR Papua dapat mengupayakan mendorong untuk penganggaran tertentu menangani persoalan sagu di Papua, merasa dari hulu sampai hilir. Bukan saja, memproduksi saja, tapi pengelolaan, pembinaan kepada petani, apalagi pemasaran hasilnya.

Komisi V DPR Papua juga dapat menambahkan perhaian kepada masyarakat pemilik hak ulayat di dalam pengelolaan pangan lokal itu, salah satunya dengan membawa dampak regulasi berwujud perdasus dengan mendorong perdasus mengenai masyarakat hukum adat.

“Ini harus kita dorong dulu, sebagai pagar yang membentengi masyarakat untuk sanggup bersama-sama terlibat segera di dalam membangun pangan lokal ini, agar kalau masyarakat diberikan ruang untuk sistem pembangunan, pasti tidak tersedia ulang palang memalang,” jelasnya dikutip dari lintas papua.

Bahkan, perdasus itu diharapkan sanggup dibahas dan disahkan terhadap sidang paripurna non APBD th. 2018.

Diakui, untuk pangan lokal ini, memang udah tersedia surat edaran gubernur dimasa kepemimpinan periode pertama, Lukas Enembe – Klemen Tinal untuk memproteksi pangan lokal. Namun, harus direvisi lebih detail ulang dan butuh aksi nyata dari pemerintah.

“Misalnya mewajibkan instansi pemerintah untuk menyajikan pangan lokal tiap tiap kali tersedia acara, begitu juga hotel dan restoran harus menyediakan menu pangan lokal untuk dikonsumsi, agar masyarakat termotivasi ikut mengembangkan pangan lokal,“ ujarnya.

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, kalau untuk pengembangan sagu di Papua ini, butuh anggaran yang cukup besar, tidak sanggup mengandalkan dari APBD Provinsi Papua, tapi butuh dukungan dari APBN. Apalagi, di Papua terhambat dengan harga yang tinggi.

“Kita sanggup menumbuhkan industri sekali kecil, juga home industri sagu, yang sanggup diolah jadi bermacam varian product sagu, apabila tepung sagu, kue, beras sagu, cendol sagu, etanol dan lainnya, agar harus di dukung layanan dan prasarana memadahi,“ imbuhnya.