Gubernur Papua, DPR-P dan MRP bersatu Lawan Diskriminasi OAP dalam Penerimaan IPDN 2018

Advertisement

Gubernur Papua, DPR-P dan MRP bersatu Lawan Diskriminasi OAP dalam Penerimaan IPDN 2018

Admin
Sunday, 16 September 2018

JAYAPURA, beritapapua.net - Buntut dari diskriminasi dalam penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pemerintah Provinsi Papua mengancam akan menutup Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua, lantaran dinilai tidak memprioritaskan orang asli Papua dalam perekrutan calon praja IPDN tahun 2018.

Menggapi persoalan itu Pemerintah Provinsi Papua bersama DPRP dan MRP menyatakan menolak putusan penerimaan praja IPDN perwakilan Papua. Hal tersebut disampaikan dalam surat keputusan yang dibuat bersama.

surat keputusan Gubernur Papua, DPRP dan MRP

Sementara itu Gubernur Papua menyampaikan bahwa jika tidak terus akomodir Orang Asli Papua maka IPDN Papua akan ditutup.

” ini luar biasa penerimaannya, kalau mereka begini terus tidak akomodir orang Papua maka kita akan tutup saja,” kata Lukas Enembe kepada pers usai rapat bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Kamis (14/9) malam.

Kata Lukas, yang masuk dalam IPDN itu samahalnya dengan pengangkatan pegawai. Ia justru heran dalam perekrutan praja IPDN tahun ini hanya 2-3 orang saja. ” setidaknya per kabupaten 10 orang untuk OAP, ini tidak ada sama sekali cuma 2-3 orang saja. Itu tidak usah, dan kita sudah menyurat tidak terima dengan hasil itu,” kata Lukas Enembe dengan nada emosi.

Harusnya, kata Lukas, pemerintah bisa mengerti dengan kondisi Papua dan jangan seenaknya saja. ” ya jangan sampai gara-gara ini, yang orang Papua minta merdeka, kam ikuti ka tidak, karna kebijakan yang menyimpang ini,” kata Lukas berharap.

Namun demikian, Gubernur dua periode ini juga berharap agar orang Papua jangan hidup dengan meminta-minta terus.

“orang Papua jangan hanya dengan cara ini hidup dengan meminta-minta terus,tapi harus belajar, kita harus pintar. Jangan karna pikir ah saya orang Papua baru seenaknya, itu tidak boleh. Ko harus belajar dan punya kemampuan,” jelasnya kembali berharap Jakarta dapat mengerti dengan kondisi Papua dan menegaskan untuk penerimaan calon Praja IPDN Papua Tahun 2018 dibatalkan. (CT5/PB)


Editor: Johan