Gubernur Papua; Tak Boleh Ada Tambang Liar di Papua

Advertisement

Gubernur Papua; Tak Boleh Ada Tambang Liar di Papua

Admin
Wednesday, 12 September 2018

JAYAPURA, beritapapua.net - Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya akan segera mengunjungi Kabupaten Boven Digoel. Kunjungan tersebut terkait permasalahan penambangan ilegal yang terjadi di wilayah tersebut.
Gubernur Papua, Lukas Enembe (Pasific Pos)

"Tidak boleh ada yang namanya ilegal di provinsi ini sehingga hal ini harus segera ditangani," kata Lukas yang baru satu minggu menjabat sebagai Gubernur Papua untuk periode keduanya di Jayapura, Rabu dikutip dari Antara.

Menurut Enembe, penyelesaian tambang ilegal Korowai yang letaknya berada di antara lima kabupaten yakni Boven Digoel, Asmat, Mappi, Yahukimo dan Pegunungan Bintang ini menjadi salah satu dari tiga agenda penting yang harus segera diselesaikan.

"Tidak ada ilegal-ilegal di Papua ini, ilegal fishing ataupun logging, semua tidak boleh, bahkan kini harus diketahui masyarakat bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) telah memegang surat dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk melindungi hutan dan tanah di Bumi Cenderawasih apabila penambangan ilegal seperti di Boven Digoel," ujarnya.

Dia menjelaskan selain mengunjungi Kabupaten Boven Digoel untuk mengetahui sampai sejauh mana penyelesaian penambangan liar tersebut, dirinya juga akan berkunjung ke dua daerah lain yang dianggap bermasalah.

"Jadi selain Kabupaten Boven Digoel, kami akan mengunjungi Puncak Jaya terkait dengan masalah pertikaian pemilihan kepala desa yang berujung meninggalnya 11 orang warga dan juga ke Pegunungan Bintang," katanya lagi.

Dia menambahkan untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, permasalahan yang hendak diselesaikan terkait dengan konflik Bupati Constant Otemka dan DPRD setempat yang hingga kini masih belum berdamai, di mana mungkin masih ada gugatan di Pengadilan Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menghentikan seluruh aktifitas tambang ilegal di Korowai dan akan memberi sanksi tegas bagi oknum-oknum yang tetap melaksanakan kegiatan terlarang tersebut, namun nampaknya belum selesai secara maksimal.