Terkait Penerimaan CPNS Online, Masyarakat Papua Minta Pemerintah Hormati UU Otsus

Advertisement

Terkait Penerimaan CPNS Online, Masyarakat Papua Minta Pemerintah Hormati UU Otsus

Admin
Monday, 17 September 2018

MANOKWARI, beritapapua.net - Masa yang terdiri dari berbagai elemen yang terdiri pemuda, mahasiswa dan masyarakat, melakukan aksi demontrasi ke kantor Gubernur Papua Barat pada Senin (17/9). Aksi protes tersebut terkait penerimaan CPNS di Papua yang dilakukan melalui jalur online.

aksi demontrasi ke kantor Gubernur Papua Barat pada Senin (17/9) (Foto: P.Lagowan)

Dalam aksi demo tersebut masa meminta dan menolak dengan keras penerimaan CPNS melalui jalur online ditanah Papua dan Papua Barat tahun 2018. Seperti diketahui bahwa penerimanan CPNS akan mulai dilakukan sejak 19 September 2018 ini.

Masa aksi meminta pemerintah Provinsi maupun Pusat diharapkan dapat melaksanakan UU otsus dimana keberpihakan dalam memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) dapat terakomodir.

Salah satu kordinator aksi BEM Unipa, Rustam Kelkusa, berharap agar penerimaan CPNS kali ini, dapat di lakukan secara manual, mengingat masih banyak masyarakat memiliki keterbatasan menggunakan teknologi.

" kami berharap agar penerimaan CPNS kali ini tidak menggunakan sistem online, karena hal ini dapat membunuh karakter masyarakat yang masih hidup dalam hal keterbatasan menggunakan teknologi. Selain itu juga mengingat bahwa UU otsus sudah jelas berbunyi, kewenangan berada di Pemerintah Daerah itu sendiri ". ungkap Philatus Lagoan selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Unipa dalam orasinya.

Selain itu penerimaan secara manual ini dilakukan agar masyarakat dipedalaman dapat mendapatkan kesempatan membangun tanahnya dengan mengikuti penerimaan CPNS ini.

Gabungan mahasiswa, tergabung dalam Solidaritas Peduli Kesejahteraan Masyarakat ini, menyampaikan beberapa poin aspirasi, diantaranya menolak dengan tegas penerimaan CPNS secara online, dalam penerimaan CPNS ini dapat memproitaskan orang asli Papua, semua formasi dapat dibuka, mempertimbangkan batasan umur penerimaan CPNS berumur 40 th ke bawah.

Serta meminta Gubernur untuk dapat membuat pergub tentang ketenaga kerjaan yang dapat mengakomodir OAP 100%, dan Test CPNS harus di kembalikan, serta menjadi kewenangan daerah.

Asisten II Sekda Papua Barat, Jack Sawaki, didampingi kepala BKD Papua Barat Yustus Maidodga, mengatakan aspirasi baru diterima ini, akan dilanjutkan ke Gubernur Papua Barat, mengingat Gubernur Dominggus sedang tidak berada di tempat, disebabkan Gubernur sedang menjalankan dinas diluar daerah.

Dalam aksi demo dilakukan puluhan mahasiswa, sejumlah aparat kepolisian melakukan pengaman ketat, guan mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam aksi demo tersebut.

Surat MRP Papua (Foto: Isnur/beritapapua.net)

Sementara itu pada hari sama Majelis Rakyat Papua juga meminta pemerintah menghormati UU Otsus, hal tersebut disampaikan dalam surat permintaan kuota khusus Papua.

Laporan: Putra A