JK Bicara Papua di UN, DPR Papua Tantang Pemerintah Buka Akses Internasional ke Papua

Advertisement

JK Bicara Papua di UN, DPR Papua Tantang Pemerintah Buka Akses Internasional ke Papua

Admin
Tuesday, 2 October 2018

JAYAPURA, beritapapua.net - Sebelumnya beberapa media di Jakarta cukup ramai memberitakan pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang mengatakan, Vanuatu mencampuri kedaulatan negara lain dengan isu pelanggaran Ham kerap terjadi di Provinsi Papua, yang dianggapnya isu tidak benar.
Menanggapi pernyataan Jusuf Kalla tersebut Anggota DPR-Papua dari Komisi I , Laurenzus Kadepa menyampaikan bahwa ungkapan JK perlu ditanggapi karena hal ini berkaitan dengan nyawa manusia Papua.

Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla berbicara di muka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. (UN Photo/Cia Pak) 
“Kita perluh sikapi karna ini soal kemanusiaan hak orang papua mendapat keadilan,” ujarnya, senin (01/10/2018)

Ia juga mengaku, Jusuf Kalla maupun negara seharusnya tidak usa membantah apa yang disampaiakan negara Vanuatu, melainkan mengoreksi apakah hal tersebut benar adanya atau tidak.

“Saya fikir kalau JK (Jusuf Kalla) fikir negara kita terus diganggu oleh negara lain atau vanuatu, ya jangan banta atau melawan. Tapi seharusnya adalah koreksi apa kekurangan atau kelemahan negara terhadap papua selama ini,” ungkapnya.

Laurenzus juga mempertanyakan yang sebelumnya Jusuf Kalla mengaku Vanuatu melanggar prinsip-prinsip PBB.

“Soal itu, ada dalam sistim PBB seperti apa. Saya belum tahu secara detail baik indonesia maupun Vanuatu sama-sama sebagai anggota PBB. Punya hak yg sama dibawa payung UN. Juga ada hukum internasional diatas hukum nasional. Jadi saya pikir hanya PBB yg bisa memberi solusi,” tuturnya.

“Intinya saya minta pemerintah membuka akses asing masuk Indonesi terutama ke Papua melihat langsung seperti apa kemajuannya di bidang apa saja." Ungkap Kadepa.

Selain itu, menurutnya bahwa membuka akses membuktikan komitmen Indonesia bangun Papua, bahwa penilaian dari dunia internasional juga lansung dari lapangan bukan pihak ketiga.

 "Saya pikir ini akan membawa dampak positif bagi pemerintah indonesia kalau merasa papua tak ada masalah. Tapi kalau di jadikan Papua tempat tertutup bagi semua orang terutama warga asing ya kecurigaan akan terus meningkat,” tutupnya.

Laporan: Manu Tabena